BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Perkembangan Public Relation (PR) saat ini maju dengan pesatnya. Setiap instansi dipastikan membutuhkan praktisi PR. Keberadaannya sangat dibutuhkan karena PR mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu instansi tersebut. Kemajuan dan kemunduran instansi itu tergantung dengan kinerja PR sendiri. PR merupakan profesi yang menjadi mediator antara lembaga yang diwakilinya dengan para public baik eksternal maupun internal. PR seyogyanya bisa membangun hubungan baik dengan mereka, karena hal ini nantinya bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak
Dengan kata lain ciri khas dari PR adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two way communication) antara lembaga dengan public yang bertujuan untuk me nciptakan saling pengertian dan dukungan bagi terciptanya suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi barang/pelayanan jasa dan sebagainya. Demi kemajuan instansi yang bersangkutan. 1 PR tidak hanya memberikan informasi kepada publiknya akan tetapi, PR juga menerima informasi dari publiknya. Oleh karena itu masing-masing pihak akan mengetahui keinginan pihak yang lainnya. Proses komunikasi yang dilakukan oleh PR pada sebuah instansi adalah hal yang sangat penting dimana peran PR tersebut bukanlah sebuah tugas yang mudah dan sepele yang bisa dilaksanakan secara personal tanpa adanya kerjasama dari sebuah tim yang solid serta tanpa sebuah rencana kerja yang efektif, efisien, dan komprehensif, dan juga didukung oleh para orang-orang yang ahli dibidang ini.
Oleh sebab itu PR memegang peranan penting dalam sebuah instansi, Menurut Dozier dan Broom, “peranan PR ada empat kategori diantaranya : sebagai penasehat ahli (expert prescriber), fasilitator komunikasi (communication fasilitator), fasilitator proses pemecahan masalah (problem solving process fasilitator), dan teknisi komunikasi (communication technician)”.2
Peranan-peranan diatas bisa dijadikan sebagai bahan pedoman untuk menyukseskan program-program yang sedang dilakukan serta sebagai bekal untuk meningkatkan kinerja PR. Tidak hanya instansi berskala kecil, lembaga besar juga sangat membutuhkan akan jasa PR, karena disuatu lembaga itu bisa dipastikan memiliki banyak kepentingan dan tanggung jawab social, setiap public pasti memiliki keinginan, kebutuhan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dari keinginan itu bisa menjadi konflik bagi instansi itu sendiri yang dikhawatirkan bisa menggangu kestabilan instansi tersebut apabila tidak dicari pemecahannya secara cepat dan akurat. Oleh karena itu sekali lagi praktisi PR dituntut untuk menciptakan kerjasama dengan dasar hubungan baik dengan publiknya. Secara sederhana tugas PR bisa dikatakan mentransformasi sebuah informasi dari instansi kepada public.
Seiring perkembangan te knologi yang semakin canggih, system informasi juga mengalami kemajuan yang begitu cepat. Berbagai macam informasi saat ini, tidak dipungkiri bisa dijadikan suatu kebutuhan oleh masyarakat didalam kehidupannya. Baik dalam kegiatan perekonomian, kebudayaan, social, maupun pembangunan. Selain untuk masyarakat itu sendiri, keberadaan informasi juga sangat mendukung dalam peningkatan efisiensi serta produktivitas suatu instansi, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera.
Selain itu sis tem informasi saat ini juga dirancang dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, sehingga sistem informasi sekarang diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan. Oleh karena itu informasi ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat luas yang berada di propinsi X. Pembangunan merupakan sebuah proses,3 yang tidak bisa langsung berkembang dalam waktu yang relative singkat. Dalam undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintah propinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.4
Dalam hal ini telah diaplikasikan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Propinsi X. Meskipun hanya sebagian dari misi pemerintah. Apabila informasi pembangunan ini nantinya bisa dimengerti dan dipahami oleh para masyarakat, maka praktisi PR bisa mewujudkan misi pemerintah, diantaranya adalah “Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis serta mewujudkan Indonesia yang sejahtera.”5
Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Informasi dan Komunikasi merupakan instansi pemerintahan, maka PR disini bisa dikatakan sebagai PR pemerintahan bukan seperti PR perusahaan pada umumnya, karena Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Propinsi X merupakan wakil dari Pemerintah yang akan mendistribusikan semua informasi kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu PR pemerintahan perlu mengerti tujuan dan program pemerintah yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Ia dituntut memiliki pengetahuan mengenai system pemerintahan dan seluk beluk negara. Hal ini disebabkan karena PR pemerintahan harus bertindak sebagai juru bicara pemerintah,6 yang dalam hal ini adalah Pemerintah Propinsi X.
Dinas Infokom X merupakan instansi yang mempunyai peran utama dalam bidang pelayanan publik, terutama dalam hal layanan kebutuhan informasi kepada seluruh masyarakat khususnya di Propinsi X. Dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi X pada tahun 2000 melalui Perda nomor 11 tahun 2000, dan diperbarui dengan Perda nomor 13 tahun 2002. Selain peran utama sebagai pelayan publik, juga berperan membantu Gubernur Jatim dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dan pembangunan di bidang informasi dan komunikasi. Dan memfasilitasi berbagai media massa umum dalam membangun masyarakat Informasi yang demokratis, maju, berbudaya, untuk mewujudkan masyarakat informasi yang mandiri. 7
Peran PR dalam menyebarluaskan informasi sangat penting, asalkan didukung dengan teknik penyampaian yang baik dan benar dalam menjembatani partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena dengan informasi itu orang bisa senang, susah, bahagia, menyesal, serta dapat celaka. Selain itu tugas PR pemerintahan adalah membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat,
Mengklasifikasikan data dan informasi yang berkembang dimasyarakat, serta mensosialisasikan kebijakan dan program kebijakan pemerintah dan sebagai penghubung antara instansi dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan PR pemerintah terdiri dari kelompok media, internal lembaga, serta kelompok lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatn. Pemangku kepentingan berfungsi sebagai mitra praktisi PR Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. 8
Praktisi PR tidak akan bisa melaksanakan tugas dan peranannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lainnya. Begitu pula dengan PR Dinas Infokom yang bekerjasama dengan sub dinas lainnya yaitu media informasi. Untuk lebih jelasnya akan peneliti bahas pada bab selanjutnya. Meskipun kedua subdin tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing akan tetapi diantara mereka terdapat hubungan yang saling terkait da n tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.
B Rumusan Masalah
Bagaimanakah peranan PR Dinas Infokom Propinsi X dalam menyebarluaskan informasi pembangunan ?
C Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendes kripsikan lebih mendalam tentang peranan PR Dinas Infokom dalam menyebarluaskan informasi pembangunan.
D Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Secara teoritis
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memper kaya kajian ilmu komunikasi khususnya minat studi public relation. Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai masukan bagi para mahasiswa komunikasi.
2. Secara praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi PR, serta dapat dijadikan masukan ataupun usulan bagi dinas Infokom Propinsi X, khususnya pada bagian PR.
E Definisi Konsep
“ Menurut R. Merton, konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati ; konsep menentukan antara variabel-variabel mana kita ingin menentukan adanya empiris”.9
Oleh karena itu batasan pada konsep sangat diperlukan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan serta memahami konsep-konsep yang diajukan oleh peneliti, diantaranya :
1. Peranan Public Relation
“Peranan adalah sesuatu yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.10 Sehingga peranan ini nantinya lebih peneliti khususkan pada apa saja yang dilakukan oleh praktisi PR serta tugas-tugasnya di Dinas Infokom Propinsi X.
“Publik Relation adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi dan badan usaha melalui para petugas public relation (PRO) untuk merumuskan organisassi atau struktur dan komunikasi guna menciptakan saling pengertian yang lebih baik antara lembaga itu dengan khalayaknya (orang-orang yang harus selalu dihubungi)”11 Praktisi PR tersebut memang harus diemban oleh sebuah organisaai yang terdiri orang-orang yang mempunyai keahlian dibidangnya, serta berkompeten.
2. Dinas Infokom adalah unsur pelaksana pemerintah propinsi dibidang informasi dan komunikasi. Secara tidak langsung Dinas Infokom membantu gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang informasi dan komunikasi.
3. Informasi Pembangunan
Informasi adalah produk kegiatan dari proses pencarian, pengolahan dan proses penyampaian data, keterangan dan penjelasan dibidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, dan industri serta kesejahteraan rakyat agar dapat dijadikan sumber informasi yang dapat dipercaya bagi masyarakat.12
Pembangunan adalah menurut W. W. Rostow mendefinisikan sebagai proses beralihnya masyarakat tradisional manjadi masyarakat industri. 13 karena studi penelitian ini pada Dinas Infokom Propinsi X, maka pembangunan ini meliputi wilayah di X.
Sehingga Informasi pembangunan ini lebih peneliti batasi pada aspek kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang pendidikan.
F Sistematika Pembahasan
Supaya memudahkan dalam penelitian, maka disusunlah pembahasan sebagai berikut:
Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, dan sistematika pembahasan.
Bab Kedua, Kerangka Teoritik. Dalam bab ini, penulis membagi dalam tiga subbab, Pertama berisi tinjauan tentang public relation, Kedua , berisi tinjauan tentang informasi, Ketiga, korelasi antara teori dengan permasalahan yang diteliti. Keempat, berisi tinjauan tentang penelitian terdahulu yang relevan.
Bab Ketiga, Metode Penelitian. Dalam bab ini, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.
Bab Keempat, Penyajian dan Analisis Data. Dalam bab ini, peneliti membagi dalam dua subbab, Pertama, berisi tinjauan tentang penyajian data yang meliputi deskriptif umum objek penelitian, deskriptif hasil penelitian. Kedua, berisi tinjauan tentang bentuk peranan PR dalam menyebarluaskan informasi pembangunan : Tinjauan Teori Peranan (Role Theory)
Bab Kelima, Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.
