Warga Negara Indonesia

Pengertian Rakyat Negara

Rakyat pada suatu Negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan Negara dan tunduk pada kekuasaan Negara itu.

Pada permulaan rakyat dari suatu negara hanya terdiri dari orang-orang dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek-moyang. Dalam hal ini factor yang terpenting adalah pertalian darah. Akan tetapi wilayah Negara itu
READ MORE - Warga Negara Indonesia

Dasar Filosofi Wawasan Nusantara

1. Pemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila

Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari
READ MORE - Dasar Filosofi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara

Wawasan Nasional Suatu Bangsa

Suatu bangsa yang telah mendirikan suatu negara, dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Pengaruh itu timbul dari hubungan timbal balik antara filosofis bangsa, ideologi, aspirasi serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam, wilayah serta pengalaman sejarahnya.


Pemerintah dan rakyat
READ MORE - Wawasan Nusantara

Islam dan Demokrasi

Islam dan demokrasi, setidaknya terdapat tiga pandangan tentang: 
Pertama, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubodinatkan dengan demokrasi karena Islam merupakan sistem politik yang mandiri (self-suffcient). Dalam bahasa politik muslim, Islam sebagai agama yang kaffaah (sempurna) tidak saja mengatur persoalan keimanan (akidah) dan ibadah, melainkan
READ MORE - Islam dan Demokrasi

Perkembangan Demokrasi

Perkembangan demokrasi

Para filsuf klasik seperti Plato, Aristoteles dan Polybius, pada umumnya mereka mengklasifikasikan bentuk-bentuk negara menjadi tiga bentuk, yaitu monarkhi, aristokrasi dan demokrasi. Kriteria yang digunakan dalam kualifikasi ini adalah:

Pertama, jumlah orang yang memegang pemerintahan, apakah satu orang tunggal, beberapa atau golongan orang ataukah dipegang oleh seluruh
READ MORE - Perkembangan Demokrasi

Pengertian Hukum Dasar Negara Indonesia

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara (pilisophisce gronslag). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma dan kaidah baik moral
READ MORE - Pengertian Hukum Dasar Negara Indonesia

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan “pokok-pokok kaidah negara yang fundamental (Staatsfundamentalnorm). Maka di saming merupakan suasana kerohaniaanya dari UUD 1945, juga merupakan sumber penjabaran normatif, oleh karena itu dalam pembukaan UUD 1945 terkandung sendi-sendi kehidupan negara.

1.    Hakekat Negara dan Sifat Negara
Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam
READ MORE - Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945

Pokok - Pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pokok-pokok pikiran tersebuta dalah :

1.    Pokok pikiran pertama: 
Negara begitu bunyinya ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ dalam pengertian ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan
READ MORE - Pokok - Pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945

Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rchstaat). Negara berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat)

Sistem Konstitusional. Negara berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)

Kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga ini merupakan penjelasan dari rakyat. Sebagai penjelmaan
READ MORE - Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasi

Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia  dalam dua kurun waktu, kurun waktu antara 1945-1949 yaitu saat ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18-8-1945 sampai berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) saat pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. 

Masa berlakunnya yang kedua sejak dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
READ MORE - Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasi

Makna Setiap Alinea Dalam Pembukaan UUD 1945

1.    Alinea Pertama, 
Dari pembukaan UUD 1945, yang berbunyi :”Bahwa kemerdekaan itu ialah hal segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan perikeadilan” kalimat tersebut menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan untuk merdeka, dengan demikian segala bentuk penjajahan haram
READ MORE - Makna Setiap Alinea Dalam Pembukaan UUD 1945

Etika, Moral dan Akhlak

Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya yang menjadi ukuran baik buruknya atau dengan istilah lain ajaran tenatang kebaikan dan keburukan, yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.




Akhlah adalah suatu ilmu yang menentukan batas antara yang baik dan buruk, terpuji dan tercela, menyangkut perkataan dan perbuatan
READ MORE - Etika, Moral dan Akhlak

HAM. Hukum Islam, dan Demokrasi dalam Islam

1. Jelaskan konsep HAM menurut persepsi islam dan Barat.
     Konsep HAM menurut persepsi islam dan Barat adalah suatu pandangan islam, yang menganggap manusia sebagai mahkluk Allah secara kodrati di anugerahi hak dasar yang disebut dengan hak asasi. Dan hak asasi ini kemudian di kenal sebagai HAM yang merupakan suatu hak dasr yang melekat pada diri manusia untuk dapat mengembangkan diri pribadi
READ MORE - HAM. Hukum Islam, dan Demokrasi dalam Islam