PERKEMBANGAN KOLONIALISME BARAT DI INDONESIA

A. Kebijakan Pemerintah Kolonial Di Indonesia Pada Abad Ke-19 Dan Abad Ke-20

Pada tahun 1580 Raja Philip dari Spanyol naik takhta. Ia berhasil mempersatukan Spanyol dan Portugis. Akibatnya Belanda tidak dapat lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon yang sedang dikuasai Spanyol.

Pada tahun 1549 Claudius berhasil menemukan kunci rahasia pelayaran ke Timur jauh. Claudius kemudian menyusun peta yang disebut India Barat dan India Timur. Akan tetapi, Claudius belum berhasil menemukan tempat-tempat yang aman dari serangan Portugis. Belanda bernama Linscoten berhasil menemukan tempat-tempat di Pulau Jawa yang bebas dari tangan Portugis dan banyak menghasilkan rempah-rempah utuk diperdagangkan.

Pada tahun 1595 Cornelius de Houtman yang sudah merasa mantap, mengumpulkan modal untuk membiayai perjalanan ke Timur Jauh. Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman dan de Keyzer dengan 4 buah kapam memimpin pelayaran menuju Nusantara.

Atas prakarsa dari dua dua tokoh Belanda, yaitu Pangeran Maurits dan Johan van Olden Barnevelt, pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberi nma VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur.

VOC mengangkat seorang gubernur jenderal yang dibantu oleh empat orang anggota yang disebut Raad van Indie (Dewan India). Di bawah gubernur jenderal diangkat beberapa gubernur yang memimpin suatu daerah. Di bawah gubernur terdapat beberapa residen yang dibantu oleh asisten residen.

Pada tahun 1795 Partai Patriot Belanda yang anti raja, atas bantuan Prancis berhasil merebut kekuasaan dan membentuk pemerintah baru yang disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik ini menjadi bawahan Prancis yang sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Raja Belanda Willem V, melarikan diri dan membentuk pemerintah peralihan di Inggris yang pada waktu itu menjadi musuh Prancis.

Letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Pada taun 1806, Prancis (Napoleon) membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda). Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda dan berarti sejak saat itu pemerintah yang berkuasa di Nusantara adalah pemerintah Belanda-Perancis.

Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur Jenderal di Nusantara. Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.

Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Ia juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan.

Pembaharuan yang dilakukan Dandels dalam tiga tahun masa jabatannya di Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Pusat pemerintahan (Weltevreden) dipindahkan masuk ke pedalaman.

b) Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislative pendamping gubernur jenderal dibubarkan.

c) Membentuk sekretaris negara

d) Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektuur dan 31 kabupaten.

e) Para Bupati dijadikan pegawai pemerintahan.

Eduar Douwes Dekker mantan Assisten Residen Lebak, Banten. Ia memprotes pelaksanaan tanam paksa melalui tulisannya yang berjudul Max Havelaar. Tulisan tersebut mengisahkan penderitaan Saijah dan Adinda akibat tanam paksa di Lebak Banten. Di daam tulisan tersebut ia menggunakan nama samaran Multatuli yang artinya “saya sangat menderita.”

Politik ekonomi liberal colonial dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi.

2) Berkembangnya paham liberalisme

3) Adanya Traktat Sumatra pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayah ke Aceh.

B. Perkembangan Ekonom Dan Demografi Di Indonesia Pada Masa Kolonial

Faktor alamiah seperti keterpencilan dan adanya hutan-hutan tropis yang sulit ditembus, pertumbuhan penduduk pada suatu daerah juga ditentukan olehperkembangan teknologi pertanian, kesehatan, dan keamanan. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian serta adanya proses imigrasi, baik intern maupun ekstern.

Salah satu akibat dari penetrasi bangsa Barat yang makin mendalam di Jawa adalah pertumbuhan penduduk yang makin cepat. Hal itu disebabkan menurunnya angka kematian, sedangkan angka kelahiran tetap tinggi. Menurunnya angka kematian disebabkan usaha kesehatan rakyat oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Perbaikan distribusi makanan melalui perbaikan jalan raya.

Pertumbuhan penduduk antara tahun 1905 sampai 1920 agak tersendat-sendat. Hal itu akibat tingginya angka kematian, yaitu sekitar 32,5 sampai 35 per seribu jiwa. Angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 1918 ketika wabah penyakit membunuh puluhan ribu jiwa sehingga pertumbuhan penduduk terendah terjadi antara tahun 1917 sampai 1920, bahkan di beberapa daerah terjadi pengurangan.

Sesudah tahun 1920 pertumbuhan penduduk berlangsung dengan cepat. Antara tahun 1920 dan 1930 pertumbuhan penduduk pulau Jawa sekitar 17,6 per seribu jiwa.

Ketika sensus tahun 1930 diadakan, penduduk Indonesia telah berjumlah 60,7 juta jiwa. Dari jumlah itu 41,7 juta jiwa berdiam di Pulau Jawa. Berdasarkan perhitungan pertumbuhan penduduk di Indonesia sekitar 79,4 juta jiwa. Di Jawa jumlah penduduknya sekitar 48,4 juta jiwa, sedangkan di daerah luar Jawa jumlah penduduknya sekitar 22 juta Jiwa.

1. Migrasi Intern

Migrasi intern berarti perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya satu pulau, baik secara individu maupun kelompok.

Tidak meratanya persebaran penduduk di beberapa wilayah di Nusantara mendorong terjadinya perpindahan penduduk (migrasi). Tekanan sosial ekonomi dari daerah yang padat penduduknya mendorong perpindahan ke wilayah yang masih jarang penduduknya dan punya kemungkinan untuk dikembangkan.

Peperangan dan ancaman keamanan juga merupakan faktor penting bagi terjadinya perpindahan pendduk sejak zaman VOC.

Dibukanya jalan kereta api yang menghubungkan Kalisat-Banyuwangi pada tahun 1901 merupakan salah satu pendorong bagi migrasi dari Jawa Tengah ke ujung Jawa Timur yang masih kosong.

Oleh karena besarnya migrasi orang Madura ke ujung timur Pulau Jawa mengakibatkan pada tahun 1930 diperkirakan hanya sekitar 45% suku bangsa Madura yang tetap tinggal di pulau asal.

Perpindahan intern yang lain, khususnya di Tapanuli dan Sumatra Barat terjadi karena dorongan untuk mendapatkan daerah baru dan atas ajakan pemerintah Belanda untuk bekerja di perkebunan.

Pada tahun 1926 naik menjadi 26.000 jiwa, sedangkan pda tahun 1930 jumlahnya naik menjadi 42.000 jiwa. Sekitar 60% dari penduduk yang meninggalkan Tapanuli menetap di Sumatra Timur. Pada tahun tersebut pendatang dari Toba-Batak hampir sama dengan jumlah penduduk asli.

Orang-orang Minangkabau, Sumatra Barat lebih banyak mengadakan migrasi iterern perseorangan. Mereka bekerja sebagai pedagang atau tukang. Pada mulanya daerah rantau mereka ialah kota-kota di Sumatra Barat. Sejak awal abad ke 20 banyak dari mereka yang pindah ke Sumatra Timur dan Lampung. Diketahui pula bahwa 23,5% dari kepala keluarga di wilayah itu adalah wanita.

2. Migrasi Eksternal

Keterbukaan kesempatan bekerja dan berusaha mendorong migrasi ekstern, yaitu perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya baik secara berkelompok maupun sendiri-sendiri. Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi dan politik pada zaman colonial tentu saja menjadi pusat terpenting mobilitas ini. Dari jawa banyak mengalir migrant ke pulau-pulau lain dan sebaliknya pendatang dari pulau lain banyak mencari penghidupan baru ke Pulau Jawa.

Aliran pendatang ke Pulau Jawa sebagai salah satu akibat dari daya tarik Jawa sebagai pusat kegiatan yang berkaitan dengan modernisasi yang diperkenalkan oleh Pemerintah Belanda. Pendidikan menengah dan tinggi terutama berada di kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Migrasi kaum terpelajar dari berbagai daerah, walaupun jumlah mereka tidak besar, merupakan salah satu faktor penting dari berkembangnya nasionalisme Indonesia.

Selain golongan terpelajar, ada pula pendatang-pendatang lain ke Pulau Jawa seperti pedagang, pegawai, tukang, dan militer. Di Jawa Barat banyak pendatang dari Sumatra Barat, Minahasa, dan Maluku. Di Jawa Tengah pendatang terbanyak dari Maluku. Di Jawa Timur banyak pendatang yang berasal dari Minahasa dan maluku.

Migrasi ekstern dari pulau Jawa yang terbanyak adalah ke Sumatra. Migrasi dari Jawa ke Sumatra Timur disebabkan oleh pembukaan perkebunan-perkebunan besar, sedangkan migrasi dari Jawa ke Lampung disebabkan oleh penyempitan areal pertanian karena pertambahan jumlah penduduk.

Pelaksanaan emigrasi yang dilakukan oleh pemerintah terjadi setelah pemerintah menerima laporan tentang kemiskinan dari keresidenan Kedua. Pada tahun 1905 kelompok transmigrasi pertama sebanyak 155 keluarga didatangkan dari kedu ke Gedongtataan, Lampung, yang kemudian mendirikan sebuah desa. Sampai pada tahap ini kelihatan kegagalan yang mencolok yang disebabkan sebagai berikut:

1) Pemerintah colonial kurang mengadakan survey yang mendalam tentang daerah yang akan didatangi para transmigran.

2) Para transmigran kurang terseleksi. Banyak di antara mereka yang sudah tidak produktif karena sudah tua.

3) Pemberian bantuan kredit untuk para transmigran berjalan kurang baik.

4) Kesehatan kurang terjamin sehingga angka kematian lebih tinggi dari angka kelahiran.

Dapat dikatakan bahwa pada sepuluh tahun pertama dan kedua abad ke-20 transmigrasi berjalan tersendat-sendat. Walaupun demikian, pada tahun 1930 di Lampung telah menetap 20.282 orang transmigran, sedangkan di Sumatra Timur dan Bengkulu masing-masing berjumlah 4.767 dan 1.924 orang.

Baru pada sepuluh tahun ketiga abad ke-20 transmigrasi besar-besaran diadakan. Pada masa ini transmigrasi didasarkan pada 10 pantangan, di antaranya tidak memilih yang bukan petani, orang tua, dan orang bujangan.

C. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonial

Peraturan hukum ketatanegaraan Hindia Belanda mengenai penggolongan penduduk di Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan terdiri dari:

1) bangsa Belanda dan keturunannya

2) bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Portugis, Prancis, dan Inggris, serta

3) orang-orang bangsa lain (bukan Eropa) yang telah dipersamakan dengan Eropa karena kekayaan, keturunan bangsawan, dan pendidikan.

2. Golongan Timur Asing yang terdiri dari golongan Cina, Arab, India, dan Pakistan. Mereka berada pada lapisan menengah.
3. Golongan pribumi yaitu bangsa Indonesia asli (bumiputra) yang berada pada lapisan bawah.

Dalam masyarakat pribumi dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan status sosialnya, yaitu lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas.

1. Lapisan bawah adalah rakyat jelata yang merupakan penduduk terbesar dan hidup melarat, bekerja sebagai petani dan buruh perkebunan.
2. Lapisan menengah meliputi para pedagang kecil dan menengah, petani-petani kaya, serta pegawai.
3. Lapisan atas terdiri atas keturunan-keturunan bangsawan atau kerabat raj yang memerintah suatu daerah. Golongan ini biasanya disebut elite tradisional dan elite daerah.

Mobilitas geografis adalah perpindahan tempat tinggal yang terwujud dalam migrasi ekstern maupun migrasi intern dan urbanisasi, sedangkan mobilitas sosiologis berarti perpindahan pekerjaan atau kedudukan seseorang. Mobilitas sosiologis dibagi menjadi, mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Mobilitas horizontal berarti perubahan status atau pekerjaan seseorang tetapi dalam kelas atau tingkat sosial yang sama. Mobilitas vertikal berarti perubahan status atau pekerjaan seseorang naik dari tingkat bawah ke tingkat yang lebih atas.

Dengan demikian kita mengenal bermacam elite Indonesia baru, seperti elite politik, elite budaya, dan elite agama. Kesemuanya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional, mereka pun disebut sebagai elite nasional.

Pemerintah Kolonial Belanda merasa perlu memberikan perhatian khusus dalam menghadapi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam sejarah colonial Belanda, ternyata ideology Islam merupakan kekuatan yang besar sekali dalam mengadakan perlawanan terhadap kekuatan asing di berbagai daerah. Contohnya Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Aceh, serta pemberontakan petani seperti peristiwa Cilegon dan Cimareme, semua dipimpin oleh pemuka Islam dan dijiwai oleh ideology Islam.

Snouck Hurgronje yang telah mempelajari Islam secara cukup mendalam tiba di Nusantara pada tahun 1889. Sejak saat itu, politik terhadap Islam atas nasihatnya mulai didasarkan atas fakta-fakta dan bukan atas rasa takut belaka. Ia mengemukakan bahwa tidak setiap pemimpin Islam bersikap bermusuhan dengan pemerintah colonial dan orang yang baru pulang naik haji tidak dengan sendirinya menjadi orang fanatic dan suka memberontak.

Kebijakan yang diajukan oleh Snouck Hurgronje ini merupakan bagian dari pandangan tentang masa depan Nusantara. Menurutnya, orang Islam di Nusantara hanya dapat menerima pemerintahan asing secara terpaksa. Dalam menghadapi Islam, penguasa colonial dapat mengharapkan dukungan dari kaum adat. Akan tetapi, golongan itu tidak kuasa menahan pengaruh, baik dari perkembangan Islam maupun dari proses modernisasi sehingga politik ini pun tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Ia menyarankan agar dilakukan perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang “dimodernkan” dengan budaya barat (westernisasi).

Kejadian-kejadian sekitar tahun 1912-1916 ketika Sarekat Islam sedang berkembang pesat, menunjukkan betapa peranan ideology Islam dalam menggerakkan rakyat. Ternyata untuk masyarakat tradisional perbedaan yang diuat oleh Snouck Hurgronje tidaklah sesuai.

Walaupun demikian, beberapa pejabat seperti Snouck Hurgronje, Rinkes, Gonggrijp menyarankan agar Sarekat Islam diakui pendiriannya karena mereka berpandangan bahwa keberadaan Sarekat Islam merupakan kebangkitan suatu bangsa untuk menjadi dewasa, baik dalam bidang politik maupun sosial.

Organisasi Islam berikutnya yang muncul setelah Sarekat Islam adalah Muhammadiyah. Organisasi ini bersifat reformis dan nonpolitik. Kegiatan-kegiatannya dipusatkan dalam bidang pengajaran, kesehatan rakyat, dan kegiatan sosial lainnya.

Menjelang abad ke-20 terjadilah perubahan-perubahan masyarakat di Indonesia, khususnya disebabkan oleh terbukanya negeri ini bagi perekonomian uang.

Gagasan tentang kemajuan itu juga muncul pada diri R.A. Kartini (1879-1904). Gagasannya tersebut dituangkan dalam surat-surat pribadinya yang diterbitkan pada tahun 1912 atas usaha J.H. Abendanon dengan judul Door Duisternis tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang). Penerbitan buku itu menimbulkan rasa simpati mengenai gerakan emansipasi wanita di Nusantara.

Keadaan gadis-gadis seperti yang dialami Kartini, juga terdapat di daerah Pasundan. Seorang guru Belanda yang berada di Indonesia pada tahun 1913 menulis tentang keadaan wanita Sunda. Dalam tulisannya tersebut ia mengemukakan bahwa kehidupan wanita Sunda melalui tiga periode, yaitu sebagai berikut:

a. Masa kanak-kanak yang penuh kegembiraan

b. Masa kehidupan patuh sebagai istri dan ibu

c. Masa penuh pengaruh sebagai nenek

Kehidupan gadis semacam itu sebenarnya hanya terdapat pada kalangan menak (bangsawan) yang berbeda dengan gadis-gadis dari kalangan petani maupun pekerja. Keterbelakangan pendidikan menjadi pola yang umum pada mereka. Pada golongan petani dan pekerja, perkawinan di bawah umur sering terjadi seperti halnya pada golongan menak. Oleh karena itu, Kartini sangat mendambakan pengajaran bagi gadis-gadis.

Fase berikutnya dari gerakan wanita Indonesia diawali dengan berdirinya sebuah Perkumpulan Putri Mardika. Perkumpulan itu bertujuan untuk mencari bantuan keuangan bagi gadis-gadis yang ingin melanjutkan pelajaran. Sedangkan Perkumpulan Kartinifonds (Dana Kartini) didirikan pada tahun 1912 atas usha Tuan dan Nyonya C. Th. Van Deventer yang bertujuan untuk mendirikan sekolah-sekolah Kartini. Sekolah yang pertama didirikan di Semarang pada tahun 1913, kemudian menyusul di kota-kota Jakarta, Malang, Madiun, dan Bogor.


Sementara itu muncul banyak sekali Perkumpulan wanita, antara lain Madju Kemuliaan di Bandung Pawijatan Wanita di Magelang, Wanita Susilo di Pemalang, dan Wantia Hadi di Solo. Organisasi keagamaanpun memiliki bagian organisasi kewanitaannya, seperti Wanito Katholik, Aisyiah dari Muhammadiyah, Nahdlatul Fataad dari NU, dan Wanudyo Utomo dari SI.

Di samping organisasi-organisasi wanita, terdapat juga surat kabar dan majalah wanita yang berfungsi sebagai penyebar gagasan kemajuan kaum wanita dan juga sebagai media pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1909 di Bandung terbit Poetri Hindia, walaupun dengan redaksi kaum laki-laki. Di Brebes pada tahun 1913 terbit Wanito Sworo yang dipimpin oleh seorang guru dari Ponorogo. Wanito Sworo terbit dengan menggunakan bahasa dan huruf Jawa. Sebagian juga dalam bahasa Melayu. Isinya mengenai kewanitaan praktis.

Poetri Merdika di Jakarta merupakan surat kabar yang sangat maju pada tahun 1914. Artikel-artikelnya tertulis dalam bahasa Belanda, Melayu, dan Jawa. Melalui terbitnya Poetri Merdika, semangat emansipasi wanita beserta masalah-masalah yang terkait dengannya didiskusikan. Perpaduan pendidikan antara kaum laki-laki dan perempuan, pemberian kelonggaran bergerak bagi kaum putri, berpakaian Eropa, serta kesempatan pendidikan dan pengajaran merupakan bahan perdebatan yang cukup menarik.

Beberapa surat kabar yang lain misalnya, di Semarang terbit Estri Oetomo, di Padang terdapat Soera Perempuan dengan redaksi Nona Saadah yang seorang guru HI, di Medan terbit Perempoean Bergerak dengan redaksi Parada Harahap.

Kongres wanita pertama diadakan pada tanggal 22 Desember 1928 setelah mendapatkan pengaruh dari diselenggarakannya Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Kongres Wanita tersebut melahirkan Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Tanggal 22 Desember kemudian diperingati sebagai hari ibu sebagai hari lahirnya kesadaran yang mendalam wanita Indonesia tentang nasibnya, kewajibannya, kedudukannya, dan keangotaannya dalam masyarakat.

Berbeda dengan PPII, Istri Sedar yang didirikan di Bandung pada tanggal 27 Maret 1923 semata-mata merupakan organisasi politik. Pada tahun 1932, setelah kongresnya yang kedua, salah satu programnya adalah menyokong suatu pendidikan nasional yang berdasarkan kebutuhan kaum melarat dan atas dasar-dasar kemerdekaan dan percaya kepada diri-sendiri. Tahun 1932 merupakan tahun perlawanan umum terhadap undang-undang. “sekolah liar” yang kemudian menjadi tema sebuah novel Suwarsih Djojopuspito berjudul Buiten het Gareel (Diluar Kekangan). Suwarsih adalah istri Sugondo Djojopuspito (Ketua Kongres Pemuda II) yang pada waktu itu menjadi pimpinan Sekolah Taman Siswa, Bandung. Selain itu bukunya tersebut juga menggambarkan betapa eratnya Taman Siswa dan gerakan nasional serta pandangan penulisnya sebagai penganut feminisme dan nasionalisme yang terkandung dalam Istri Sedar. PERKEMBANGAN KOLONIALISME BARAT DI INDONESIA

A. Kebijakan Pemerintah Kolonial Di Indonesia Pada Abad Ke-19 Dan Abad Ke-20

Pada tahun 1580 Raja Philip dari Spanyol naik takhta. Ia berhasil mempersatukan Spanyol dan Portugis. Akibatnya Belanda tidak dapat lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon yang sedang dikuasai Spanyol.

Pada tahun 1549 Claudius berhasil menemukan kunci rahasia pelayaran ke Timur jauh. Claudius kemudian menyusun peta yang disebut India Barat dan India Timur. Akan tetapi, Claudius belum berhasil menemukan tempat-tempat yang aman dari serangan Portugis. Belanda bernama Linscoten berhasil menemukan tempat-tempat di Pulau Jawa yang bebas dari tangan Portugis dan banyak menghasilkan rempah-rempah utuk diperdagangkan.

Pada tahun 1595 Cornelius de Houtman yang sudah merasa mantap, mengumpulkan modal untuk membiayai perjalanan ke Timur Jauh. Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman dan de Keyzer dengan 4 buah kapam memimpin pelayaran menuju Nusantara.

Atas prakarsa dari dua dua tokoh Belanda, yaitu Pangeran Maurits dan Johan van Olden Barnevelt, pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberi nma VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur.

VOC mengangkat seorang gubernur jenderal yang dibantu oleh empat orang anggota yang disebut Raad van Indie (Dewan India). Di bawah gubernur jenderal diangkat beberapa gubernur yang memimpin suatu daerah. Di bawah gubernur terdapat beberapa residen yang dibantu oleh asisten residen.

Pada tahun 1795 Partai Patriot Belanda yang anti raja, atas bantuan Prancis berhasil merebut kekuasaan dan membentuk pemerintah baru yang disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik ini menjadi bawahan Prancis yang sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Raja Belanda Willem V, melarikan diri dan membentuk pemerintah peralihan di Inggris yang pada waktu itu menjadi musuh Prancis.

Letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Pada taun 1806, Prancis (Napoleon) membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda). Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda dan berarti sejak saat itu pemerintah yang berkuasa di Nusantara adalah pemerintah Belanda-Perancis.

Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur Jenderal di Nusantara. Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.

Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Ia juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan.

Pembaharuan yang dilakukan Dandels dalam tiga tahun masa jabatannya di Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Pusat pemerintahan (Weltevreden) dipindahkan masuk ke pedalaman.

b) Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislative pendamping gubernur jenderal dibubarkan.

c) Membentuk sekretaris negara

d) Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektuur dan 31 kabupaten.

e) Para Bupati dijadikan pegawai pemerintahan.

Eduar Douwes Dekker mantan Assisten Residen Lebak, Banten. Ia memprotes pelaksanaan tanam paksa melalui tulisannya yang berjudul Max Havelaar. Tulisan tersebut mengisahkan penderitaan Saijah dan Adinda akibat tanam paksa di Lebak Banten. Di daam tulisan tersebut ia menggunakan nama samaran Multatuli yang artinya “saya sangat menderita.”

Politik ekonomi liberal colonial dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi.

2) Berkembangnya paham liberalisme

3) Adanya Traktat Sumatra pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayah ke Aceh.

B. Perkembangan Ekonom Dan Demografi Di Indonesia Pada Masa Kolonial

Faktor alamiah seperti keterpencilan dan adanya hutan-hutan tropis yang sulit ditembus, pertumbuhan penduduk pada suatu daerah juga ditentukan olehperkembangan teknologi pertanian, kesehatan, dan keamanan. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian serta adanya proses imigrasi, baik intern maupun ekstern.

Salah satu akibat dari penetrasi bangsa Barat yang makin mendalam di Jawa adalah pertumbuhan penduduk yang makin cepat. Hal itu disebabkan menurunnya angka kematian, sedangkan angka kelahiran tetap tinggi. Menurunnya angka kematian disebabkan usaha kesehatan rakyat oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Perbaikan distribusi makanan melalui perbaikan jalan raya.

Pertumbuhan penduduk antara tahun 1905 sampai 1920 agak tersendat-sendat. Hal itu akibat tingginya angka kematian, yaitu sekitar 32,5 sampai 35 per seribu jiwa. Angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 1918 ketika wabah penyakit membunuh puluhan ribu jiwa sehingga pertumbuhan penduduk terendah terjadi antara tahun 1917 sampai 1920, bahkan di beberapa daerah terjadi pengurangan.

Sesudah tahun 1920 pertumbuhan penduduk berlangsung dengan cepat. Antara tahun 1920 dan 1930 pertumbuhan penduduk pulau Jawa sekitar 17,6 per seribu jiwa.

Ketika sensus tahun 1930 diadakan, penduduk Indonesia telah berjumlah 60,7 juta jiwa. Dari jumlah itu 41,7 juta jiwa berdiam di Pulau Jawa. Berdasarkan perhitungan pertumbuhan penduduk di Indonesia sekitar 79,4 juta jiwa. Di Jawa jumlah penduduknya sekitar 48,4 juta jiwa, sedangkan di daerah luar Jawa jumlah penduduknya sekitar 22 juta Jiwa.

1. Migrasi Intern

Migrasi intern berarti perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya satu pulau, baik secara individu maupun kelompok.

Tidak meratanya persebaran penduduk di beberapa wilayah di Nusantara mendorong terjadinya perpindahan penduduk (migrasi). Tekanan sosial ekonomi dari daerah yang padat penduduknya mendorong perpindahan ke wilayah yang masih jarang penduduknya dan punya kemungkinan untuk dikembangkan.

Peperangan dan ancaman keamanan juga merupakan faktor penting bagi terjadinya perpindahan pendduk sejak zaman VOC.

Dibukanya jalan kereta api yang menghubungkan Kalisat-Banyuwangi pada tahun 1901 merupakan salah satu pendorong bagi migrasi dari Jawa Tengah ke ujung Jawa Timur yang masih kosong.

Oleh karena besarnya migrasi orang Madura ke ujung timur Pulau Jawa mengakibatkan pada tahun 1930 diperkirakan hanya sekitar 45% suku bangsa Madura yang tetap tinggal di pulau asal.

Perpindahan intern yang lain, khususnya di Tapanuli dan Sumatra Barat terjadi karena dorongan untuk mendapatkan daerah baru dan atas ajakan pemerintah Belanda untuk bekerja di perkebunan.

Pada tahun 1926 naik menjadi 26.000 jiwa, sedangkan pda tahun 1930 jumlahnya naik menjadi 42.000 jiwa. Sekitar 60% dari penduduk yang meninggalkan Tapanuli menetap di Sumatra Timur. Pada tahun tersebut pendatang dari Toba-Batak hampir sama dengan jumlah penduduk asli.

Orang-orang Minangkabau, Sumatra Barat lebih banyak mengadakan migrasi iterern perseorangan. Mereka bekerja sebagai pedagang atau tukang. Pada mulanya daerah rantau mereka ialah kota-kota di Sumatra Barat. Sejak awal abad ke 20 banyak dari mereka yang pindah ke Sumatra Timur dan Lampung. Diketahui pula bahwa 23,5% dari kepala keluarga di wilayah itu adalah wanita.

2. Migrasi Eksternal

Keterbukaan kesempatan bekerja dan berusaha mendorong migrasi ekstern, yaitu perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya baik secara berkelompok maupun sendiri-sendiri. Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi dan politik pada zaman colonial tentu saja menjadi pusat terpenting mobilitas ini. Dari jawa banyak mengalir migrant ke pulau-pulau lain dan sebaliknya pendatang dari pulau lain banyak mencari penghidupan baru ke Pulau Jawa.

Aliran pendatang ke Pulau Jawa sebagai salah satu akibat dari daya tarik Jawa sebagai pusat kegiatan yang berkaitan dengan modernisasi yang diperkenalkan oleh Pemerintah Belanda. Pendidikan menengah dan tinggi terutama berada di kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Migrasi kaum terpelajar dari berbagai daerah, walaupun jumlah mereka tidak besar, merupakan salah satu faktor penting dari berkembangnya nasionalisme Indonesia.

Selain golongan terpelajar, ada pula pendatang-pendatang lain ke Pulau Jawa seperti pedagang, pegawai, tukang, dan militer. Di Jawa Barat banyak pendatang dari Sumatra Barat, Minahasa, dan Maluku. Di Jawa Tengah pendatang terbanyak dari Maluku. Di Jawa Timur banyak pendatang yang berasal dari Minahasa dan maluku.

Migrasi ekstern dari pulau Jawa yang terbanyak adalah ke Sumatra. Migrasi dari Jawa ke Sumatra Timur disebabkan oleh pembukaan perkebunan-perkebunan besar, sedangkan migrasi dari Jawa ke Lampung disebabkan oleh penyempitan areal pertanian karena pertambahan jumlah penduduk.

Pelaksanaan emigrasi yang dilakukan oleh pemerintah terjadi setelah pemerintah menerima laporan tentang kemiskinan dari keresidenan Kedua. Pada tahun 1905 kelompok transmigrasi pertama sebanyak 155 keluarga didatangkan dari kedu ke Gedongtataan, Lampung, yang kemudian mendirikan sebuah desa. Sampai pada tahap ini kelihatan kegagalan yang mencolok yang disebabkan sebagai berikut:

1) Pemerintah colonial kurang mengadakan survey yang mendalam tentang daerah yang akan didatangi para transmigran.

2) Para transmigran kurang terseleksi. Banyak di antara mereka yang sudah tidak produktif karena sudah tua.

3) Pemberian bantuan kredit untuk para transmigran berjalan kurang baik.

4) Kesehatan kurang terjamin sehingga angka kematian lebih tinggi dari angka kelahiran.

Dapat dikatakan bahwa pada sepuluh tahun pertama dan kedua abad ke-20 transmigrasi berjalan tersendat-sendat. Walaupun demikian, pada tahun 1930 di Lampung telah menetap 20.282 orang transmigran, sedangkan di Sumatra Timur dan Bengkulu masing-masing berjumlah 4.767 dan 1.924 orang.

Baru pada sepuluh tahun ketiga abad ke-20 transmigrasi besar-besaran diadakan. Pada masa ini transmigrasi didasarkan pada 10 pantangan, di antaranya tidak memilih yang bukan petani, orang tua, dan orang bujangan.

C. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonial

Peraturan hukum ketatanegaraan Hindia Belanda mengenai penggolongan penduduk di Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan terdiri dari:

1) bangsa Belanda dan keturunannya

2) bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Portugis, Prancis, dan Inggris, serta

3) orang-orang bangsa lain (bukan Eropa) yang telah dipersamakan dengan Eropa karena kekayaan, keturunan bangsawan, dan pendidikan.

2. Golongan Timur Asing yang terdiri dari golongan Cina, Arab, India, dan Pakistan. Mereka berada pada lapisan menengah.
3. Golongan pribumi yaitu bangsa Indonesia asli (bumiputra) yang berada pada lapisan bawah.

Dalam masyarakat pribumi dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan status sosialnya, yaitu lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas.

1. Lapisan bawah adalah rakyat jelata yang merupakan penduduk terbesar dan hidup melarat, bekerja sebagai petani dan buruh perkebunan.
2. Lapisan menengah meliputi para pedagang kecil dan menengah, petani-petani kaya, serta pegawai.
3. Lapisan atas terdiri atas keturunan-keturunan bangsawan atau kerabat raj yang memerintah suatu daerah. Golongan ini biasanya disebut elite tradisional dan elite daerah.

Mobilitas geografis adalah perpindahan tempat tinggal yang terwujud dalam migrasi ekstern maupun migrasi intern dan urbanisasi, sedangkan mobilitas sosiologis berarti perpindahan pekerjaan atau kedudukan seseorang. Mobilitas sosiologis dibagi menjadi, mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Mobilitas horizontal berarti perubahan status atau pekerjaan seseorang tetapi dalam kelas atau tingkat sosial yang sama. Mobilitas vertikal berarti perubahan status atau pekerjaan seseorang naik dari tingkat bawah ke tingkat yang lebih atas.

Dengan demikian kita mengenal bermacam elite Indonesia baru, seperti elite politik, elite budaya, dan elite agama. Kesemuanya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional, mereka pun disebut sebagai elite nasional.

Pemerintah Kolonial Belanda merasa perlu memberikan perhatian khusus dalam menghadapi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam sejarah colonial Belanda, ternyata ideology Islam merupakan kekuatan yang besar sekali dalam mengadakan perlawanan terhadap kekuatan asing di berbagai daerah. Contohnya Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Aceh, serta pemberontakan petani seperti peristiwa Cilegon dan Cimareme, semua dipimpin oleh pemuka Islam dan dijiwai oleh ideology Islam.

Snouck Hurgronje yang telah mempelajari Islam secara cukup mendalam tiba di Nusantara pada tahun 1889. Sejak saat itu, politik terhadap Islam atas nasihatnya mulai didasarkan atas fakta-fakta dan bukan atas rasa takut belaka. Ia mengemukakan bahwa tidak setiap pemimpin Islam bersikap bermusuhan dengan pemerintah colonial dan orang yang baru pulang naik haji tidak dengan sendirinya menjadi orang fanatic dan suka memberontak.

Kebijakan yang diajukan oleh Snouck Hurgronje ini merupakan bagian dari pandangan tentang masa depan Nusantara. Menurutnya, orang Islam di Nusantara hanya dapat menerima pemerintahan asing secara terpaksa. Dalam menghadapi Islam, penguasa colonial dapat mengharapkan dukungan dari kaum adat. Akan tetapi, golongan itu tidak kuasa menahan pengaruh, baik dari perkembangan Islam maupun dari proses modernisasi sehingga politik ini pun tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Ia menyarankan agar dilakukan perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang “dimodernkan” dengan budaya barat (westernisasi).

Kejadian-kejadian sekitar tahun 1912-1916 ketika Sarekat Islam sedang berkembang pesat, menunjukkan betapa peranan ideology Islam dalam menggerakkan rakyat. Ternyata untuk masyarakat tradisional perbedaan yang diuat oleh Snouck Hurgronje tidaklah sesuai.

Walaupun demikian, beberapa pejabat seperti Snouck Hurgronje, Rinkes, Gonggrijp menyarankan agar Sarekat Islam diakui pendiriannya karena mereka berpandangan bahwa keberadaan Sarekat Islam merupakan kebangkitan suatu bangsa untuk menjadi dewasa, baik dalam bidang politik maupun sosial.

Organisasi Islam berikutnya yang muncul setelah Sarekat Islam adalah Muhammadiyah. Organisasi ini bersifat reformis dan nonpolitik. Kegiatan-kegiatannya dipusatkan dalam bidang pengajaran, kesehatan rakyat, dan kegiatan sosial lainnya.

Menjelang abad ke-20 terjadilah perubahan-perubahan masyarakat di Indonesia, khususnya disebabkan oleh terbukanya negeri ini bagi perekonomian uang.

Gagasan tentang kemajuan itu juga muncul pada diri R.A. Kartini (1879-1904). Gagasannya tersebut dituangkan dalam surat-surat pribadinya yang diterbitkan pada tahun 1912 atas usaha J.H. Abendanon dengan judul Door Duisternis tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang). Penerbitan buku itu menimbulkan rasa simpati mengenai gerakan emansipasi wanita di Nusantara.

Keadaan gadis-gadis seperti yang dialami Kartini, juga terdapat di daerah Pasundan. Seorang guru Belanda yang berada di Indonesia pada tahun 1913 menulis tentang keadaan wanita Sunda. Dalam tulisannya tersebut ia mengemukakan bahwa kehidupan wanita Sunda melalui tiga periode, yaitu sebagai berikut:

a. Masa kanak-kanak yang penuh kegembiraan

b. Masa kehidupan patuh sebagai istri dan ibu

c. Masa penuh pengaruh sebagai nenek

Kehidupan gadis semacam itu sebenarnya hanya terdapat pada kalangan menak (bangsawan) yang berbeda dengan gadis-gadis dari kalangan petani maupun pekerja. Keterbelakangan pendidikan menjadi pola yang umum pada mereka. Pada golongan petani dan pekerja, perkawinan di bawah umur sering terjadi seperti halnya pada golongan menak. Oleh karena itu, Kartini sangat mendambakan pengajaran bagi gadis-gadis.

Fase berikutnya dari gerakan wanita Indonesia diawali dengan berdirinya sebuah Perkumpulan Putri Mardika. Perkumpulan itu bertujuan untuk mencari bantuan keuangan bagi gadis-gadis yang ingin melanjutkan pelajaran. Sedangkan Perkumpulan Kartinifonds (Dana Kartini) didirikan pada tahun 1912 atas usha Tuan dan Nyonya C. Th. Van Deventer yang bertujuan untuk mendirikan sekolah-sekolah Kartini. Sekolah yang pertama didirikan di Semarang pada tahun 1913, kemudian menyusul di kota-kota Jakarta, Malang, Madiun, dan Bogor.


Sementara itu muncul banyak sekali Perkumpulan wanita, antara lain Madju Kemuliaan di Bandung Pawijatan Wanita di Magelang, Wanita Susilo di Pemalang, dan Wantia Hadi di Solo. Organisasi keagamaanpun memiliki bagian organisasi kewanitaannya, seperti Wanito Katholik, Aisyiah dari Muhammadiyah, Nahdlatul Fataad dari NU, dan Wanudyo Utomo dari SI.

Di samping organisasi-organisasi wanita, terdapat juga surat kabar dan majalah wanita yang berfungsi sebagai penyebar gagasan kemajuan kaum wanita dan juga sebagai media pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1909 di Bandung terbit Poetri Hindia, walaupun dengan redaksi kaum laki-laki. Di Brebes pada tahun 1913 terbit Wanito Sworo yang dipimpin oleh seorang guru dari Ponorogo. Wanito Sworo terbit dengan menggunakan bahasa dan huruf Jawa. Sebagian juga dalam bahasa Melayu. Isinya mengenai kewanitaan praktis.

Poetri Merdika di Jakarta merupakan surat kabar yang sangat maju pada tahun 1914. Artikel-artikelnya tertulis dalam bahasa Belanda, Melayu, dan Jawa. Melalui terbitnya Poetri Merdika, semangat emansipasi wanita beserta masalah-masalah yang terkait dengannya didiskusikan. Perpaduan pendidikan antara kaum laki-laki dan perempuan, pemberian kelonggaran bergerak bagi kaum putri, berpakaian Eropa, serta kesempatan pendidikan dan pengajaran merupakan bahan perdebatan yang cukup menarik.

Beberapa surat kabar yang lain misalnya, di Semarang terbit Estri Oetomo, di Padang terdapat Soera Perempuan dengan redaksi Nona Saadah yang seorang guru HI, di Medan terbit Perempoean Bergerak dengan redaksi Parada Harahap.

Kongres wanita pertama diadakan pada tanggal 22 Desember 1928 setelah mendapatkan pengaruh dari diselenggarakannya Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Kongres Wanita tersebut melahirkan Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Tanggal 22 Desember kemudian diperingati sebagai hari ibu sebagai hari lahirnya kesadaran yang mendalam wanita Indonesia tentang nasibnya, kewajibannya, kedudukannya, dan keangotaannya dalam masyarakat.

Berbeda dengan PPII, Istri Sedar yang didirikan di Bandung pada tanggal 27 Maret 1923 semata-mata merupakan organisasi politik. Pada tahun 1932, setelah kongresnya yang kedua, salah satu programnya adalah menyokong suatu pendidikan nasional yang berdasarkan kebutuhan kaum melarat dan atas dasar-dasar kemerdekaan dan percaya kepada diri-sendiri. Tahun 1932 merupakan tahun perlawanan umum terhadap undang-undang. “sekolah liar” yang kemudian menjadi tema sebuah novel Suwarsih Djojopuspito berjudul Buiten het Gareel (Diluar Kekangan). Suwarsih adalah istri Sugondo Djojopuspito (Ketua Kongres Pemuda II) yang pada waktu itu menjadi pimpinan Sekolah Taman Siswa, Bandung. Selain itu bukunya tersebut juga menggambarkan betapa eratnya Taman Siswa dan gerakan nasional serta pandangan penulisnya sebagai penganut feminisme dan nasionalisme yang terkandung dalam Istri Sedar.